Manajemen keuangan sekolah dengan perangkat lunak PC

Manajemen Keuangan Sekolah – Menurut Keputusan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan, dinyatakan bahwa ada tiga jenis biaya pendidikan, yaitu biaya unit pendidikan, biaya pelaksanaan dan / atau biaya pendidikan dan pribadi siswa. manajemen keuangan sekolah
Sumber keuangan penghasilan sekolah

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencatat bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kota. Sebagai konsekuensi logis, sumber pendapatan sekolah dapat berasal dari pemerintah, sekolah bisnis independen, orang tua siswa, bisnis, dan industri. Sumber-sumber lain, seperti beasiswa yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, membentuk dasar penyedia pendidikan untuk lembaga pendidikan swasta dan masyarakat luas.

Pemerintah: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dana masyarakat; Dana ini dapat berasal dari komite sekolah / orang tua siswa atau dari sponsor dan donor
Self-bantuan Dana
Sumber lainnya
2. Tujuan manajemen keuangan sekolah
1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2). Meningkatkan tanggung jawab dan transparansi keuangan sekolah.
3). Minimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

3. Distribusi keuangan sekolah
Pendanaan pendidikan sekarang dapat dibagi menjadi operasi personel dan non-personel. Biaya staf, terdiri dari gaji dan tunjangan untuk staf pengajar dan pelatihan terkait gaji dan biaya staf, adalah biaya bahan ajar atau bahan habis pakai dan biaya tidak langsung dalam bentuk energi, air, layanan telekomunikasi. Pemeliharaan Fasilitas dan Infrastruktur, Pembayaran Lembur, Transportasi, Konsumsi, Pajak, Asuransi, dll. (Baca Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang Biaya Operasional Non-Pribadi pada tahun 2009 untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI), Sekolah Menengah / Madrasah Tsanawiyah (SMP / MT), Sekolah Menengah / Madrasah Aliyah (SMA) / MA), Sekolah Menengah Atas (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB).

Biaya operasi non-pribadi adalah biaya standar yang diperlukan untuk membiayai operasi non-pribadi selama satu (satu) tahun di bawah Dana Pendidikan Umum, sehingga unit pendidikan dapat memberikan pelatihan reguler dan permanen sesuai dengan SNP.

4. Laporan keuangan dan tugas sekolah
Penghasilan dan pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan sekolah harus dicatat dan dicatat secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan tentang anggaran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat disusun secara rinci dan transparan, berdasarkan sumber dana.

Pelaporan dan tanggung jawab untuk anggaran yang dihasilkan dari kegiatan sekolah yang independen dirinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Tanggung jawab untuk anggaran rutin dan pengembangan akan ditanggung sesuai dengan ketentuan berikut:

a. Pada tanggal 10 setiap bulan, Bendahara akan mengirim Surat Tanggung Jawab (SPJ) ke walikota / bupati melalui Departemen Keuangan Sekretariat Daerah.
b. Jika SPJ tidak diterima oleh Departemen Keuangan Sekretariat Daerah pada tanggal 10 bulan berikutnya, surat peringatan akan dikirim ke tanggal 11.
c. Jika SPJ belum dikirim ke Departemen Keuangan Sekretariat Daerah pada tanggal 20 bulan berikutnya, surat pemberitahuan resmi II akan dikeluarkan.
d. Lampiran SPJ lengkap:
e. surat presentasi
f. Lembar tunggal BKU 2 dan 3
g. Daftar pendapatan dan pengeluaran menurut item / komponen

h. Daftar pendapatan dan pengeluaran UUDP
i. sistem informasi sekolah tingkat likuiditas biasa / pengembangan (LKKR / LKKP) Tabel I dan II
j. Registrasi untuk cash register setiap 3 bulan.
k. Foto copy SPMU biaya tetap dan pengeluaran sementara
l. Salinan rekening giro dari bank yang ditentukan.
m. Daftar penerimaan dan pengeluaran pajak (Bend.15)

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*